Kemenkeu: Korupsi Terbesar Ada di Pengadaan Konstruksi

Ilustrasi.

Kabar Finance79, Jakarta | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sinergi antara Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan  Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sinergi ini memang perlu karena masih banyak celah keuangan yang harus diperbaiki.


Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh mengungkapkan, pengelolaan APBN dan APBD masih terdapat celah yang tidak efektif. Untuk itu dibutuhkan transformasi dalam pengelolaan keuangan yang memang sekarang sudah mendesak.

Seperti anggaran transfer daerah yang sekarang meningkat hingga Rp776 triliun atau naik lebih dari 10 kali lipat. Dalam kurun waktu yang sama juga belanja daerah meningkat hampir 12 kali lipat dari Rp93 triliun menjadi Rp1.097 triliun, tapi semuanya tidak diikuti pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

"Paling tidak ada empat indikator, pertama belanja pegawai di daerah jauh lebih besar dari belanja modal, 30% dibanding 20%. Kedua penyerapan belum optimal, realisasi belanja modal lambat dan simpanan Pemda di bank makin tahun makin meningkat," terangnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Menurutnya, ada 7.950 temuan atas sistem pengendalian intern dengan 12.000 permasalahan yang berdampak pada kerugian negara senilai Rp2.155 triliun.

"Korupsi terbesar ada pada pelaksanaan dan pengadaan konstruksi bangunan," ujarnya.

Setelah dilakukan evaluasi dan pemetaan, Kemenkeu mendapati adanya penggunaan anggaran yang tidak fokus. Di mana terdapat 150-160 program pada satu daerah, dari jumlah itu ada 5 program yang kerjakan dalam satu OPD.

"Kemudian dari belanja daerah sangat bergantung pada DAK. Selain itu, masih terdapat banyak K/L mendanai fungsi dari daerah. Belanja fungsi pendidikan, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas itu masih dipegang Kemendikbud. Sementara sebetulnya fungsinya diserahkan kepada daerah," tuturnya. (red)